Oleh: Zulfikar Tanjung. (sumatraterkini.id/Ist)
Komitmen terhadap pelestarian lingkungan bukan hanya soal aturan dan regulasi. Ia adalah cerminan visi kepemimpinan dan keberanian untuk mengayomi semua pihak—pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat—dalam satu semangat: kolaborasi.
Itulah yang tercermin dari langkah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, dalam mendorong pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi aktif dan tanggung jawab kolektif.
Di bawah komando Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, semangat “Kolaborasi Sumut Berkah” bukan sekadar slogan, tapi telah menjelma menjadi gerakan nyata yang menyentuh aspek vital seperti tata kelola lingkungan hidup.
Dan Yuliani Siregar adalah satu dari sedikit figur birokrasi yang mampu menterjemahkan visi besar itu dalam kerja konkret dan berdampak.
Hal ini tergambar jelas dalam momen penyerahan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Wakil Gubernur Sumut H Surya, Kamis 22 Mei lalu, di Kantor Gubernur Sumut, Medan.
Pada acara yang sarat makna itu, tiga perusahaan menerima penghargaan Proper Emas, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Austindo Nusantara Jaya Agri, dan PT ANJ Agri Siais. Ketiganya dinilai berhasil menjaga kualitas pengelolaan lingkungan di atas standar yang ditetapkan.
Penghargaan tersebut adalah hasil evaluasi menyeluruh terhadap 250 perusahaan dan 22 sekolah yang menjadi target penilaian Dinas LHK Sumut bersama Kementerian LHK. Tak hanya sebagai bentuk apresiasi, penghargaan ini juga merupakan strategi untuk membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha—agar patuh bukan karena dipaksa, tetapi karena sadar dan bangga menjadi bagian dari solusi lingkungan.
Yuliani Siregar tak menutup mata pada ketidaksempurnaan. Ia menyampaikan bahwa masih ada 197 perusahaan dalam kategori biru, 41 merah, dan beberapa bahkan masuk kategori hitam. Tetapi justru di sanalah letak kecermatannya: membina yang belum patuh, memberi ruang evaluasi bagi yang hampir memenuhi syarat, dan bersikap tegas terhadap yang dengan sengaja mencemari lingkungan.
“Hitam tidak memenuhi syarat. Perusahaan ini dengan sengaja mencemari lingkungan, tentu akan kita tindak. Sedangkan untuk kategori merah, mereka sudah mulai mengelola namun belum memenuhi syarat. Akan terus kita evaluasi,” tegas Yuliani dalam pernyataan yang mencerminkan keseimbangan antara pembinaan dan penegakan hukum.
Sikap seperti ini sangat relevan dengan model kepemimpinan transformatif yang sedang dibangun Gubernur Bobby Nasution—yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan. Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan beliau, bukan hanya ingin membangun ekonomi, tapi juga memastikan bumi yang lestari bagi generasi mendatang.
Dalam konteks itulah, peran Yuliani Siregar menjadi sangat strategis. Ia tidak hanya menjalankan fungsi birokratis, tetapi juga memainkan peran kepemimpinan moral dan teknokratis untuk mengorkestrasi perubahan perilaku korporasi, menjadikan mereka mitra aktif dalam mewujudkan Sumut yang berkah, hijau, dan berdaya saing.
Apa yang dilakukan Dinas LHK Sumut di bawah kepemimpinannya pantas diapresiasi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Ia adalah model tata kelola lingkungan yang partisipatif dan adaptif, di mana keteladanan birokrasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang.
Gubernur Bobby Nasution boleh berbangga—karena di tengah dinamika tantangan pembangunan daerah, ada sosok pejabat seperti Yuliani Siregar yang setia bekerja dalam senyap, namun meninggalkan jejak yang kuat: jejak hijau yang membawa berkah untuk Sumut hari ini dan esok.(penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)
